Dewasa ini muncul wacana yang mengisyaratkan bahwa pemerintah akan menjadikan sembako sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika benar demikian, maka akan ada jenis pajak baru yaitu pajak sembako.  Wacana pengenaan pajak ini didasarkan pada draf Revisi Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diartikan sebagai sebuah pungutan yang harus dibayar karena adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha dengan konsumen. 

Jika kita merujuk pada draf Revisi Undang-Undang (RUU) KUP Pasal 4A, di sana dijelaskan bahwa pemerintah akan menghapus beberapa jenis barang yang dianggap tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Yang cukup miris ialah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat juga akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Barang-barang pokok tersebut meliputi:

  1. Beras dan gabah
  2. Jagung
  3. Sagu
  4. Kedelai
  5. Garam untuk dikonsumsi
  6. Daging
  7. Telur
  8. Susu
  9. Buah-buahan
  10. Sayur-sayuran
  11. Ubi-ubian
  12. Bumbu-bumbu
  13. Gula untuk dikonsumsi

Pemerintah memiliki rencana menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% (dua belas persen) untuk jenis barang yang termasuk sembako. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga berencana untuk menambah jenis jasa yang akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut jenis jasa yang dimaksud:

  1. Jasa pelayanan kesehatan media
  2. Jasa pelayanan sosial
  3. Jasa pelayanan pengiriman surat dan prangko
  4. Jasa pelayanan keuangan
  5. Jasa pelayanan asuransi
  6. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
  7. Jasa angkutan umum yang berada di darat, air, dan udara di dalam dan di luar negeri
  8. Jasa tenaga kerja
  9. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
  10. Jasa pengiriman uang dengan menggunakan wesel pos

Pengenaan pajak ini di satu sisi dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah. Namun di sisi yang lain, penulis mengira kebijakan semacam ini perlu dirumuskan dengan matang. Tidak perlu terburu-buru memutuskan sesuatu hanya dengan alasan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan fokus utama pemerintah seharusnya pada penanganan pandemi. Penanganan yang baik dan optimal akan berdampak pada banyak sektor termasuk kesiapan untuk hidup normal kembali. 

Dalam situasi seperti ini, maka konsultan pajak jakarta praktis dibutuhkan. Kehadirannya mampu menjawab kebingungan masyarakat terkait barang atau jasa apa saja yang masuk dalam pengenaan pajak.